Sejarah Kehidupan Rohingya Di Bawah Otoriter Ne Win

Pascamerdeka dari jajahan negara Inggris, pemerintahan parlementer Myanmar tahun 1948-1962 mengakui kewarganegaraan Rohingya. 

Seiring dengan diakui mereka pun mendapat dokumen-dokumen resmi dan menikmati berbagai fasilitas sebagai warga negara. Bahkan saluran radio nasional memiliki segmen khusus yang dibawakan dengan menggunakan bahasa Rohingya sendiri.

Menurut peneliti Eks di School of Economics-London, Maung Zarni, memiliki sejumlah dokumen berbahasa Myanmar yang menunjukkan pengakuan pemerintah terhadap Rohingya selama era kepemimpinan U Nu dan pada tahun-tahun awal pemerintahan otoriter Ne Win.

Beberapa di antaranya adalah pernyataan publik, siaran radio resmi, buku yang dicetak pemerintah, dan dokumen yang dikeluarkan pemerintah.

Pascakemerdekaan Myanmar, sejumlah anggota petinggi yang menyebut diri mereka sebagai warga Rohingya yang menentang dimasukkannya wilayah yang dihuni etnik itu ke bagian negara Rakhine.

U Nu pun pada tahun 1961 memutuskan untuk menjadikan Maungdaw, Rathedaung, dan Buthidaung, sebagai sebuah wilayah Administrasi Perbatasan Mayu. Nama tersebut diambil dari nama sungai yang mengalir melalui kawasan tersebut.

Kawasan tersebut terpisah dari Rakhine yang telah dihuni mayoritas penduduk beragama Buddha. Kehidupan warga Rohingya berubah dramatis ketika negara itu dipimpin oleh otoriter Ne Win.

Dalam buku Burma: A Nation at the Crossroads

yang ditulis Benedict Rogers, disebutkan salah seorang pejabat di era Ne Win mengaku bahwa sang diktator memiliki kebijakan tak tertulis untuk menyingkirkan warga Muslim, Karens, Kristen dan beberapa Agama lainnya.

Pemerintahan Ne Win pun secara sistematis melucuti kewarganegaraan Rohingya. Dimulai dari pemberlakuan undang-undang Imigrasi Darurat pada tahun 1974 dan puncaknya adalah undang-undang Kewarganegaraan tahun 1982.

Warga Rohingya yang bermukim di wilayah Administrasi Perbatasan Mayu "dilimpahkan" ke Rakhine. Dan sejak saat itulah, ratusan ribu jiwa dari mereka melarikan diri ke Bangladesh akibat dipicu serangan brutal pada tahun 1978 dan 1991.

Praktis sejak saat itu hak-hak mereka terhadap dokumen resmi,kepemilikan tanah, bantuan pemerintah, pendidikan, bahkan perkawinan terabaikan.
Pemerintahan Myanmar pun disebut menanamkan ingatan pada generasi muda bahwa warga Rohingya adalah kelompok pencuri tanah, penyusup, dan peluang ekonomi yang bertujuan "menjatuhkan" Buddha sebagai agama mayoritas di negaranya.
Itulah yang hingga saat ini terjadi konflik tersebut terjadi.